Perusahaan AS desak Trump longgarkan sanksi Rusia dan cabut larangan investasi
Berita penting: Pelaku usaha Amerika Serikat meminta Presiden Donald Trump untuk mencabut larangan investasi di Rusia dan menghapus sanksi terhadap sejumlah bank. Perkembangan yang cukup menarik!
Menurut Robert Agee, kepala American Chamber of Commerce di Rusia (AmCham Russia), pelaku usaha AS telah meminta White House untuk melonggarkan beberapa sanksi terhadap Rusia.
Ia menyampaikan bahwa para entrepreneur paling menyoroti pencabutan larangan investasi baru di Rusia serta pelonggaran pembatasan kerja sama dengan beberapa bank tertentu. Selain itu, pelaku usaha juga membutuhkan izin untuk membeli barang pada sektor energi, aviasi, high-tech, hingga luxury goods dan kosmetik.
Agee menekankan bahwa mereka telah menyiapkan dokumen analisis yang dinamakan White Paper, berisi pemetaan sanksi yang berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan Amerika yang masih bertahan di Rusia, maupun yang terpaksa keluar akibat sanksi dari AS dan Uni Eropa.
Kepala AmCham Russia itu juga menuturkan bahwa pembatasan tersebut pada dasarnya lebih banyak merugikan bisnis asing yang masih beroperasi di Rusia. Ia juga menambahkan bahwa ekonomi Rusia sudah beradaptasi dengan tekanan sanksi. Namun, banyak perusahaan AS tidak dapat menjalankan bisnisnya di Rusia karena restriksi langsung, meskipun sebenarnya masih banyak yang ingin kembali. Agee menambahkan bahwa kerugian langsung setelah keluar dari Rusia diperkirakan mencapai sekitar $100 miliar, tapi jika dihitung bersama hilangnya pangsa pasar, potensi laba yang terlewat, dan faktor lain, totalnya bisa mendekati $300 miliar.
Sebelumnya, ia pernah menyoroti bahwa perusahaan besar Amerika di sektor IT dan energi ingin kembali ke Rusia. Selain itu, lebih dari 20% perusahaan yang keluar dari Rusia masih memiliki opsi untuk buyback aset mereka. Namun, opsi ini akan berakhir pada 2026–2027. Untuk bisa kembali, pelaku usaha perlu memenuhi sejumlah syarat, yang paling krusial adalah tercapainya resolusi konflik Rusia-Ukraina serta pencabutan sanksi.