Inggris sedang mencari cara baru untuk mendanai peningkatan pengeluaran pertahanan. Dengan kemungkinan perubahan kepemimpinan politik yang akan segera terjadi, pemerintah telah kembali menghindupkan gagasan untuk menerbitkan "obligasi militer" khusus untuk investor ritel.

Inisiatif ini menyarankan penjualan surat utang ritel yang hasilnya akan sepenuhnya dialokasikan untuk angkatan bersenjata. Gagasan ini telah mendapat dukungan di Parlemen dan di Kota London. Untuk menarik investor ritel, para pakar ekonomi di Kota London mengusulkan pembebasan obligasi pemerintah Inggris.

Para penulis rencana memprediksi bahwa kombinasi jaminan negara dan insentif pajak dapat menghasilkan setidaknya £10 miliar untuk Departemen Keuangan pada tahun pertama, dengan total pendapatan berpotensi melebihi £20 miliar dari waktu ke waktu.

Debat mengenai pinjaman baru semakin tajam menjelang KTT NATO pada bulan Juli, di mana pemerintah Inggris harus menyajikan rencana investasi pertahanan yang diperbarui. Tekanan anggaran melonjak setelah pengunduran diri Menteri Pertahanan John Healey baru-baru ini. Ia meninggalkan jabatannya dengan menyatakan secara publik bahwa tambahan £13,5 miliar yang dialokasikan untuk militer sama sekali tidak cukup, memaksa para pejabat untuk mencari sumber pendanaan alternatif.

Selain menambah anggaran pertahanan, inisiatif ini bertujuan untuk memperluas basis pemberi pinjaman domestik. Sementara itu, sekitar sepertiga utang pemerintah Inggris dipegang oleh investor asing. Penerbitan obligasi pertahanan ritel dimaksudkan untuk meningkatkan permintaan domestik dengan cara yang sama seperti pemerintah berhasil menawarkan "obligasi pemerintah hijau" kepada publik pada tahun 2025. Proyek ini masih dalam pertimbangan dan menunggu keputusan resmi pemerintah.