Presiden AS Donald Trump memperluas cakupan ancamannya. Gedung Putih merilis rancangan undang-undang yang mengharuskan regulator keuangan untuk menyelidiki pelanggaran undang-undang kesetaraan kesempatan kredit, aturan antimonopoli, dan ketentuan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Pelanggar akan dikenai berbagai sanksi, dimulai dari denda.

Menurut The Wall Street Journal, penindakan terhadap praktik debanking terhadap perusahaan crypto merupakan salah satu janji kampanye Trump. Pemimpin AS tersebut berjanji akan mengakhiri apa yang ia sebut “Operation Choke Point 2.0”, yaitu serangkaian kebijakan di era Presiden Joe Biden yang bertujuan untuk menekan perusahaan crypto hingga berada di pinggiran sistem keuangan global.

Situasi politik kini telah bergeser. Para analis menyebut pemerintahan saat ini sempat mempertimbangkan untuk mengadopsi sebagian elemen dari usulan Trump, tetapi akhirnya membatalkannya.

Sebelumnya, Michael Saylor, pendiri sekaligus ketua eksekutif perusahaan AS Strategy, mendesak otoritas untuk menetapkan klasifikasi resmi bagi aset crypto. Menurutnya, tidak adanya kerangka hukum yang jelas membuat para investor korporasi enggan untuk mengalokasikan modal ke aset digital.