Komunitas finansial global dan otoritas AS tengah menahan napas menantikan keputusan terkait tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump. Proses ini benar-benar penuh ketegangan: siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Semua taruhan telah dipasang, dan kini saatnya menanti hasil akhir.

Menurut sejumlah analis, Mahkamah Agung AS kemungkinan besar akan menguatkan keputusan yang menyatakan legalitas tarif Trump yang diberlakukan antara Maret dan Juni 2025. Sebelumnya, pengadilan federal menyatakan tarif tersebut ilegal, namun tetap memperbolehkan implementasinya selama proses banding berlangsung.

Federal Circuit Court of Appeals mendukung pendapat pengadilan tingkat bawah bahwa presiden telah melampaui kewenangannya berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) saat memberlakukan tarif balasan dan tarif terkait fentanyl terhadap China, Meksiko, dan Kanada.

Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS mengumumkan akan mengajukan banding atas kasus ini ke Mahkamah Agung. Analis Barclays memperkirakan keputusan final akan diambil antara Maret hingga Juni 2026. Mereka juga menilai, karena tarif masih tetap berlaku selama periode ini, reaksi pasar cenderung terbatas.

Besaran tarif yang diperdebatkan ini mencapai hampir 50% dari total pendapatan tarif AS pada tahun fiskal berjalan, dan estimasi awal menyebut bisa meningkat hingga 70% pada tahun 2026. Langkah ini meliputi duty sebesar 25% dan 20% terhadap impor dari Kanada dan Meksiko, tarif 20% kepada China terkait fentanyl, dan 10% retaliatory tariff pada barang-barang China lainnya. Duty sektoral yang telah ada pada baja, aluminium, otomotif, dan tembaga tetap tidak berubah.

Keputusan pengadilan banding, yang diambil dengan suara 7–4, kini ditangguhkan sementara Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kasusnya. Jika para hakim setuju, oral argument kemungkinan akan digelar awal tahun depan, dengan putusan diperkirakan keluar pada pertengahan 2026. Namun jika Mahkamah Agung menolak untuk menyidangkan kasus ini, maka keputusan pengadilan banding akan langsung berlaku. Skenario ini dipandang sangat merugikan, karena AS bisa saja diwajibkan memberikan kompensasi kepada importir atas kerugian besar akibat pemberlakuan tarif tersebut.

Barclays meyakini bahwa pemerintahan Trump dapat beralih menggunakan otoritas perdagangan lain, termasuk Section 338 dari Tariff Act of 1930 atau Section 301 dari Trade Act of 1974. Walaupun ketentuan tersebut bisa menjadi dasar untuk memberlakukan kembali tarif, penggunaannya membutuhkan pertimbangan yang sangat hati-hati. Untuk saat ini, reaksi pasar diperkirakan masih terbatas, seiring tarif tetap berlaku hingga proses hukum benar-benar tuntas.